Dilema PPKM di Indonesia - Di tengah pandemi di Indonesia, berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi ini seperti PSBB, Karantina Wilayah, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan lain-lain. Hal ini tentu sudah dikaji, oleh pemerintah sebelum dikeluarkan kebijakan tersebut.
Namun masyarakat masih merasakan dampak buruk pada kebijakan ini. Dalam hal ini saya berspekulatif bahwa kebijakan pemerintah belum merata disosialisasikan kepada masyarakat, Semisal PSBB, Karantina Wilayah, dan PPKM, pada fungsinya mengurangi gerak aktifitas masyarakat untuk berkerumun walaupun hal ini bertujuan untuk meminimalisir Penularan COVID 19.
Namun di sisi lain memang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jadi dilema sebagian besar masyarakat indonesia, khususnya yang menggantungkan ekonomi pekerja harian/lepas, non esensial maupun yang lainnya dan hanya bisa berharap Pemerintah diharapkan memberikan solusi yang terbaik untuk menambal ekonomi kita semua yang hancur.
Selain itu banyak kecemburuan sosial yang terjadi di antara para pelaku usaha. Salah satu faktornya adalah penutupan jalan yang sering kali menjadi sumber pungli oleh sebagian OKNUM MASYARAKAT SAMPAH. pungli dilakukan untuk membuka-tutup akses jalan yang telah ditutup tim Satgas. Belum lagi, kesempatan waktu usaha di antara para pelaku usaha yang tidak sama. Apalagi berkembangnya berbagai informasi tentang sulitnya mengakses hingga penipuan penjualan oksigen untuk tujuan medis dengan disertai tingginya angka kematian pasien Covid-19.
Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Kota (gk berani nyebut nama gua) mengungkapkan dirinya kerap mendapatkan curhatan dari warga selama PPKM Darurat. Pasalnya, selama PPKM Darurat, beberapa ruas jalan ditutup untuk mengurangi kepadatan pengguna jalan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam tayangan Youtube pada Kamis 15/7/2021.
"Dilema yang sering kita hadapi terhadap pengguna jalan itu sering terjadi cekcok dengan petugas," ujarnya,
Realisasi PPKM mungkin cukup sulit dilakukan sekarang karena Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang sangat rendah Walaupun Regulasi PPKM Darurat yang diatur dalam Perwal Nomor 68 Tahun 2021 ini memang memperketat pencegahan penularan Covid-19 di hampir semua sektor ekonomi masyarakat. Mulai dari waktu usaha hingga penutupan.
Tapi menurut saya memang Dilema ini adalah pil pahit untuk kita agar bisa lepas dari pandemi, kita gk bisa mendapat new normal di tengah pandemi, apakah kita bisa menelannya ? kalau saya sih tidak karena memang faktor ekonomi sangat hancur dan sangat sulit kalau ingin idealis tapi perut kita masih lapar, hal ini terbukti dari banyaknya curhatan, tuduhan bahkan hoaks masyarakat yang diluapkan ke Medsos, mendeskripsikan mereka lebih dari takut tidak bisa makan, daripada paparan COVID -19, bahkan di beberapa tempat banyak kelompok masyarakat yang bentrok dengan penegak hukum demi mendapat haknya bekerja walaupun dilarang oleh hukum, Tapi saya yakin PPKM sudah sangat sesuai jika pemerintah lebih tegas atau koersif dalam menjalakan aturan dan tidak sekedar rencana plin plan.
Bagaimana menurut anda?, apakah ada solusi atau memang ini satu satunya jalan keluar bagi pandemi ?
Referensi :
1. Bandung Bergerak.id (PPKM Darurat Jadi Dilema Para Pelaku Usaha),
https$//bandungbergerak.id/article/detail/804/ppkm-darurat-jadi-dilema-para-pelaku-usaha
2. BoganiNews (Dilemanya APH Ditengah Penerapan Kebijakan Pemerintah terkait PPKM)
https$//boganinews.com/2021/07/dilemanya-aph-ditengah-penerapan-kebijakan-pemerintah-terkait-ppkm/